Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan PERKI No. 1 Tahun 2013

1. Persiapan Awal

Sengketa informasi publik terjadi apabila:

• Permohonan informasi ditolak oleh Badan Publik,
• Informasi tidak diberikan dalam waktu yang ditentukan,
• Dikenakan biaya yang tidak wajar,
• Informasi tidak sebagaimana diminta,
• Tidak ditanggapi meskipun sudah mengajukan keberatan ke Atasan PPID.

Sumber: Pasal 3 ayat (1)

2. Pihak yang Mengajukan

Pemohon penyelesaian sengketa informasi dapat berupa:

• Perseorangan
• Kelompok orang
• Badan hukum
• Organisasi masyarakat

Sumber: Pasal 4

3. Waktu Pengajuan

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan:

• Dalam 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas keberatan, atau
• 14 hari kerja setelah berakhirnya tenggat waktu pemberian tanggapan keberatan, jika tidak ditanggapi.

Sumber: Pasal 6

4. Cara Mengajukan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada:

• Komisi Informasi Pusat, atau
• Komisi Informasi Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Sumber: Pasal 7 ayat (1)

5. Isi dan Lampiran Permohonan

Permohonan wajib memuat dan melampirkan:

• Identitas lengkap Pemohon
• Nama dan alamat Badan Publik Termohon
• Uraian sengketa dan kronologis
• Alasan permohonan
• Tujuan penggunaan informasi
• Salinan permintaan informasi
• Salinan pengajuan keberatan
• Bukti tanggapan atau bukti tidak adanya tanggapan
• Dokumen pendukung lainnya

Sumber: Pasal 7 ayat (2)

6. Pemeriksaan Administratif

Komisi Informasi akan memeriksa kelengkapan permohonan:

• Jika lengkap, akan diterbitkan Akta Registrasi Permohonan
• Jika tidak lengkap, pemohon diberi waktu 7 hari kerja untuk melengkapi

Sumber: Pasal 8 dan Pasal 9

7. Tahapan Penyelesaian Sengketa

a. Mediasi

• Hanya dilakukan jika kedua belah pihak sepakat
• Dipimpin oleh Mediator Komisi Informasi
• Hasilnya berupa Kesepakatan Tertulis yang mengikat

Sumber: Pasal 23–33

b. Ajudikasi

• Dilakukan jika mediasi gagal atau ditolak salah satu pihak
• Disidangkan oleh Majelis Komisioner
• Putusannya bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan

Sumber: Pasal 34–38

8. Biaya Penyelesaian Sengketa

Seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi tidak dipungut biaya.

Sumber: Pasal 49